Hadir juga Ketua Komite IV DPD RI Dra. Hj. Elviana, M.Si , Anggota DPD RI dr. Asyera Respati A. Wundalero, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keu. Daerah (diwakili oleh Kepala Perwakilan  BPKP Prop. NTT Hasoloan Manalu), Sekretaris Daerah Kab. Kupang Ir. Obet Laha, Kapolda NTT diwakili oleh Wadir Reskrimsus Drs. Dominicus Savio Yempormase, MH , Kadis DPMD Propinsi (diwakili oleh Kabid  Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Ir. Hendrik S. Ngaddi, Kadis DPMD Kab. Kupang Drs. Charles ML Panie, M.M, para camat, kades , dan para undangan.

Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe dalam sambutannya mengatakan, kegiatan workshop ini sangat istimewa karena tidak semua desa di kabupaten mendapatkan kesempatan ini karena itu saya harapkan para kades dan camat jangan meninggalkan tempat dan mengikuti materi sampai selesai . 

Beliau juga mengucapkan terimakasih kepada para camat dan kades yang sudah melayani di masyarakat desa semoga pelayanan yang tulus dari bapak ibu bisa membuahkan hasil yang baik bagi pembangunan desa . 

Sebagai wilayah administrasi desa memiliki kewenangan dalam administrasi dan  pengelolaan  dana desa .
Perhatian pemerintah kepada desa saat ini sangatlah besar salah satunya yaitu anggaran dari pemerintah sebesar 1M lebih pada tahun 2019 ke desa desa di kabupaten Kupang .

Dalam sambutannya Jerry mengatakan bahwa pesan Presiden RI bahwa dana yang diberikan ke desa-desa agar uang atau anggaran yang diberikan jangan dikembalikan lagi ke kota apalagi ke Jakarta. Diharapkan bagi kepala desa dalam memanfaatkan anggaran dan belanja harus seoptimal mungkin digunakan seluruh sumber daya didesa baik SDA maupun SDMnya. 

Tantangan pengelolaan desa seperti kurangnya sumber daya aparatur desa, lemahnya pemahaman sistem pengelola keuangan desa , mendorong pemerintah melalui Kemendagri dan BPKP membuat aplikasi Siskeudes  untuk membantu pengelolaan keuangan desa mulai dari  tahapan perencanaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban.

Sambung Jerry ,  dari 160 desa di Kab. Kupang , hanya 31 desa yang sudah memasukkan LPJ. Beliau berharap agar selain dr 31 desa yang sudah memasukan LPJ untuk bisa sadar dan bisa memasukkan LPJ nya dengan segera . Bagi desa- desa yang tidak memasukkan LPJ, kepada Kadis PMD Kab. Kupang, Jerry mengingatkan untuk ditahan saja dana desanya untuk tidak dicairkan.

Sebelum mengakhiri sambutan , Jerry kembali menegaskan kepada suluruh jajaran daerah dan pemerintah desa untuk dapat terlibat secara aktif dalam upaya perbaikan pengelolaan keuangan desa. Beliau berpesan kepada para camat dan para kades untuk bisa menggunakan waktu workshop ini dengan sebaik2nya , sehingga ilmu dan pengalaman yang didapatkan bisa diimplementasikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Sumber : HUMAS Kab.Kupang