Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang telah menggelar Rapat Paripurna  dalam rangka peresmian dan Pengucapan Sumpah/Janji anggota DPRD Kabupaten Kupang masa jabatan tahun 2019-2024. Acara tersebut berlangsung Senin, 9 September 2019 bertempat di Aula Gedung DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi yang dihadiri oleh Bupati Kupang Drs. Korinus Masneno, Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe, Forkopimda Kabupaten Kupang, Sekretaris Daerah Ir. Obet Laha, para pimpinan OPD, Komisioner KPUD, Bawaslu, Tokoh Masyarakat, keluarga serta undangan lainnya

Pengambilan sumpah/janji dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi,  Decki Ariyanto Save Nitbani, SH.MH. terhadap 40 anggota DPRD Kabupaten Kupang periode 2019-2024.

Adapun anggota DPRD Kabupaten Kupang yang dilantik adalah:

Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kupang Habel Nickson Mbate dalam sambutannya mengatakan bahwa pelantikan tersebut merupakan awal dari sebuah amanat rakyat yang mempercayakan para anggota DPRD sebagai wakil-wakilnya untuk mampu berkiprah dalam gerak kerja yang serasi dan padu dengan Kepala Daerah beserta segenap jajaran pemerintah daerah. Pimpinan Dewan Sementara juga mengharapkan partisipasi dari segenap elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Kupang, untuk itu perlu dibangun komunikasi dalam membicarakan segala permasalahan dalam masyarakat yang akan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dan rasa kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu Bupati Kupang Drs. Korinus Masneno ketika membacakan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus kreatif dan inovatif dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah daerah yang benar-benar berkarakter kerakyatan yang akan berdampak pada kepuasan rakyat atas proses pemerintahan, baik dalam konteks pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan dengan memanfaatkan secara optimal segala potensi lokal yang ada. Dikatakan pula bahwa DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah, untuk itu relasi kemitraan yang sejati antara DPRD dengan kepala daerah merupakan prasyarat guna menjamin optimalnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.