Pemerintah Daerah dikatakan berhasil apabila mampu mendanai kebutuhan rumah tangga (APBD) melalui PA

   Bupati Kupang Korinus Masneno hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion yang berlangsung di aula F
Berita/News    2021-03-25  14:07:22

gambar

Bupati Kupang Korinus Masneno hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion yang berlangsung di aula Fernandes Kantor Gubernur NTT, Rabu 24 Maret 2021. Bupati Kupang yg juga bertindak sebagai narasumber dalam acara ini memaparkan bahwa sumber daya alam Kab. Kpg yg dianggap memiliki peran strategis dlm pertumbuhan ekonomi di Kab. Kpg utk jangka waktu perencanaan jangka panjang adalah sektor pertanian, perkebunan,peternakan,pariwisata dan perikanan (Revolusi 5P). Sektor potensial tersebut menurut Bupati jika dikembangkan secara cermat, terukur serta berkelanjutan diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap realisasi pertumbuhan dan kemandirian fiskal Kabupaten Kupang pada waktu yg akan datang. Revolusi 5P tersebut menuntut adanya keberpihakan, kepedulian, ketekunan dan pada akhirnya keberanian seluruh stakeholder utk berbenah secara cepat dan tepat.
Berangkat dari tema "strategi peningkatan indeks kemandirian fiskal provinsi NTT" dalam acara hari ini, Bupati jelaskan bahwa indeks kemandirian fiskal kab. Kpg tiga tahun terakhir (2018,2019,2020) menunjukkan bahwa klasifikasi kemandirian fiskal kab. Kpg masih berada pada kondisi belum mandiri. Nilai kemandirian fiskal kab. Kpg pd thn 2018 = 0,0535, meningkat pada thn 2019 dgn nilai 0,0835 dan pada thn 2020 mengalami penurunan kembali dgn nilai 0,0748 akibat pandemi covid 19.
Memperhatikan masalah tersebut, Bupati menetapkan strategi peningkatan kemandirian fiskal diantaranya menerapkan insentif bagi investasi dan pelaku usaha kecil/menengah utk menggerakan kembali ekonomi daerah, mengembangkan sarana prasarana transaksi non tunai, mengembangkan skema pembiayaan kolaboratif utk kegiatan prioritas Revolusi 5P, melaksanakan pinjaman daerah baik melalui dana pemulihan ekonomi nasional maupun pinjaman reguler pada bank NTT, mengembangkan e-commerce sebagai media pemasaran terhadap produk unggulan dari sektor "5P" dan mengembangkan dua destinasi pariwisata unggulan yaitu obyek wisata Teres di Buraen dan Observatorium Nasional di Gunung Timau sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Melalui strategi tersebut Bupati harapkan di thn 2022-2024 kemandirian fiskal kab. Kpg terus bergerak positif seiringan dgn peningkatan realisasi PAD.
Kehadiran DPD RI saat ini disyukuri Bupati Kupang dan kesempatan bermartabat ini, Masneno titipkan agar sama-sama berpikir mencintai Negeri yg tertinggal, terdepan dan terluar. Bupati sempat menyampaikan terima kasih kepada anggota DPD RI dr. Asyera Wundalero karena pernah mencoba memfasilitasi menjual produk-produk kabupaten Kupang, dicarikan pasar. Semoga kedepan target pasar yg tepat utk produk unggul daerah lebih nyata demi mendukung Kab. Kupang yg maju, mandiri dan sejahtera.
Ditanggapi dr.Asyera bahwa perlu sama-sama bangun sinergitas dari semua stakeholder yg memahami daerahnya masing-masing sehingga segala kesulitan daerah akan diperjuangkan di pusat.

Berkaitan dgn PAD, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi diawal sambutannya menyatakan bahwa PAD NTT masih minim, indeks kemandirian fiskalnya masih kecil. Sementara NTT memiliki kekayaan alam laut yg sangat luar biasa. Dihadapan Ketua DPD RI dan anggotanya yg hadir beliau meminta sekiranya bisa memperjuangkan NTT adanya Undang-Undang ttg Provinsi Kepulauan. DPD tolong dorong teman-teman di pusat agar UU tersebut bisa terealisasi. Dirinya mengenalkan kekayaan alam yg dimiliki NTT sebagian diantaranya adalah garam yg potensial.Wagub meminta kepada pemerintah pusat kalau bisa jangan impor garam dari luar, impor saja dr NTT, ada pula potensi ikan air laut dan potensi pariwisata. Selain itu NTT juga ekspor tenaga kerja utk magang 2 tahun ke negara Eropa dan Jepang, sehingga saat kembali NTT bisa berdayakan keahliannya.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti. Turut hadir anggota DPD RI,perwakilan dari Menteri Keuangan RI, perwakilan Badan Perencanaan Nasional, Sekretaris Daerah Prov. NTT, para Bupati se -NTT, Pimpinan Perguruan Tinggi serta undangan lainnya.